Materialisme Historis telah menggajarkan kita bahwa pada1 Mei 1963 adalah awal mula kolonialisme Indonesia Aneksasi dan membuka pintu bagi Kapitalisme Amerika ekspansi di Papua Barat
Table of Contents
1 Mei 1963 Merupakan Hari Aneksasi atau Hari Pengabungan Paksa Bangsa Papua Barat Melalui Tangan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) Atas Kepentingan Kapitalisme dan Kolonialisme Indonesia di Papua.
Pada 15 Agustus 1962 Kesepakatan Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat atas penyerahan Papua Barat Kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), pada 1 Oktober 1962. Dalam Perjanjian New York Ageement Orang Papua sebagai Subyek, tidak pernah dilibatkan untuk mengambil keputusan soal Pengabungan Papua Barat. Perjanjian untuk penggabungan Papua Barat Kedalam Negara Kolonialisme atas kehendak Indonesia dan Amerika Serikat hanya dengan kepentingan Ekonomi Politik.
Dalam Perjanjian atau Kesepakatan di New York itu juga berbicara Soal Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di laksanakan pada 1969 dengan mekanisme satu orang satu Suara (One Man One Vote). Tetapi dalam cacatan dialektika historis Papua Barat, mengajarkan kita bahwa PEPERA di laksanakan tidak demokratis dan penuh manipulatif.
Perundingan ke 2 negara yang di fasilitasi Amerika Serikat ini juga membahas poin ke 4 tentang aturan / mekanisme dalam pemerintahan teransisi, bagaimana Indonesia dan Belanda mentaati hukum pemerintaham Sementara yang di bentuk oleh PBB yaitu; United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
Amerika Serikat memainkan peran sebagai mediator untuk bagaimana dengan target Papua Barat di rebut melalui tanggan UNTEA, dan upaya ini Amerika lakukan untuk kepentingan PT. Freeport Indonesia milik Amerika Serikat di Timika Papua Barat. Kemudian Setelah itu Amerika melihat Ir. Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia memiliki watak yang anti Imperialisme, Kapitalisme, dan Kolonialisme maka Amerika Serikat berupaya untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno pada 30 September 1956.
Peristiwa pembantaian 2.000 Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) & Anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam skala besar menjadi titik lemahnya Presiden Soekarno di Kudeta Oleh Soeharto. Soeharto merupakan simbol yang di dorong oleh Ali Mortopi yang merupakan Orang otak di titip Amerika Serika atas Kepentingan membuka ladang Eksploitasi di Papua. Setelah Soekarno berhasil di gulingkan oleh Soeharto, satu tahun kemudian Indonesia mengesahkan Undang - undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 7 April 1967 dengan alasan krisis anggaran 20% di Indonesia.
Bangsa Papua Barat di Aneksasi kedalam Indonesia pada 1 Mei 1963 itu dengan adanya pertemuan awal pada 2 November 1949 dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang di gelar di Den Haag. Dalam Pertemuan itu, Belanda berargumentasi bahwa orang Papua Barat memiliki Ras dan Etnis yang berbedah dengan Indonesia maka orang Papua Barat berhak menentukan nasipnya sendiri.
Tetapi hal itu Indonesia menolak dan memintah agar wilayah bekas jajahan Belanda harus di kembalikan kepadanya. Pada akhirnya pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan karena perdebatan mereka tak berujung final, oleh sebab itu mereka memutuskan bahwa pertemuan itu di tundah dan akan membahas satu tahun kedepan hingga persoalan Papua barat di bahas setelah 12 tahun kemudian.
Setelah 12 tahun kemudia Amerika Serikat menawarkan diri menjadi mediator untuk membicarakan persoalan Papua Barat. Delegasi Indonesia yang di pimpin oleh Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman Van Roijen. Diplomat Amerika Serikat (Ellsworth Bunke) bertindak sebagai penengah, inti dari perjanjian itu di sebut dengan perjanjian New York, dan itulah awal Belanda menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat - lambanya 1 Mei 1963.
Dalam Sejarah Dialektika Historis Papua Barat telah terbukti bahwa semua upaya Amerika Serikat dan Indonesia atas kepentingan politik pendudukan dan membuka ladang eksploitasi di Papua Barat. Selain Indonesia upaya diplomasi yang kuat kepaa Amerika Serikat, Indonesia juga melancarkan Operasi militer di Papua. Awal Operasi militer di luncurkan pada 19 Desember 1961 berdasarkan maklumat Trii Komando Rakyat (TRIKORA). Oleh sebab itu, kami simpulkan bahwa Papua Barat ada dibawah pangkuan Negara Indonesia adalah Ilegal atau tidak Sah. Papua Barat memiliki hak untuk menentukan nasip sendiri sebagai bangsa yang Merdeka dan Berdaulat.
Penulis: Varra Iyaba
Aktivis Papua Barat
Posting Komentar