ULMWP Kumpulan Pejuang Etno Nasionalis Yang Berwatak Birokrat Konservatif dan Elitis.

Table of Contents

 

Oleh Varra Iyaba

A. Pengantar:

Syukur bagimu Tuhan, Alam, dan Leluhur. Kau beri aku kehidupan yang begitu luar biasa dan Beri aku rajin juga sampaikan maksudmu melalui agitasi propaganda untuk perjuangan pembebasan nasional Papua Barat. 

Tulisan ini sebagai bentuk kritik dan juga usul saran bagi kaum etno-nasionalis yang memegang kekuasaan dalam Front Persatuan yang di sebut United Liberation Movement For West Papua (ULMWP). Tulisan ini saya buat berdasarkan dinamika Front Persatuan yang selalu peca belah dan mengalami kebuntuan dalam gerak perlawanan dengan beberapa indikator masalah yaitu, ambisi individu dan kepemimpinan faksional, konstitusi yang kaku, birokrat kosnservativ, elitisme dalam  front persatuan, yang membuat perjuangan jalan di tempat tanpa ada kemajaun apapun. 

BAGIAN I

PENDAHULUAN

B. Latarbelakang 

Kita sebagai generasi yang baru muncul dalam gerakan perjuangan pembebasan nasional Papua Barat, kami benar-benar mengamati dinamika perpecahan yang sangat massif dalam tubuh perjuangan.  Kita juga telah menyaksikan dialektika perjuangan ULMWP, sejak kemunculanya hingga saat ini dengan watak elitis, birokrat konservatif  yang saat ini di pimpin oleh kaum etno-nasionalis dengan wajah revolusioner palsu. 

Tentunya, sebagai generasi baru yang terlibat aktif dalam gerakan perlawanan juga sebagai pelopor perjuangan pembebasan rakyat hari ini, menyadari bahwa dinamika dalam front Persatun atau ULMWP  sungguh memperihatinkan, kondisi inteternal yang kacau-balau  tidak bisa di biarkan begitu saja tanpa mencari jalan keluar, sehingga gerakan persatuan harus merumuskan taktik dan strategis  bersama guna menghadapi massifnya penindasan kolonialisme terhadap rakyat Papua. Sejarah penindasan rakyat Papua  yang panjang seperti ini harus membuat kita mencari strategi dan taktik (STRATAK) perlawanan yang tepat untuk pembebasan rakyat dari emansipasi kolonialisme Indonesia. 

Taktik front persatuan diajukan pertama kali oleh komunis internasional di bawah kepemimpinan Lenin dan Stotsky pada tahun 1917 -22 untuk menghadapi tugas tantangan mendesak yang menghadapi partai – partai komunis di eropa. Kondisi yang terjadi adalah bahwa gerakan buruh di dominasi oleh kepemimpinan reformis borjuis kecil, secara umum kaum sosial democrat, yang di penuhi dengan satu pandangan kolaborasi kelas dan anti revolusioner yang utuh.  

Model bentuk Front persatuan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), rupanya demikian karena  anti  terhadap pandangan – pandangan revolusioner untuk memajukan perjuangan pembebasan nasional Papua barat. Taktik front persatuan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) menjadi tempat pertumbuhan watak birokratisme konservativ dan anti terhadap organisasi revolusioner progresif. Doug Lorimer pernah katakana dalam artikelnya Aksi Massa, Aliansi, dan Taktik Front Persatuan, pada 1995  bahwa “Esensi dari takti front persatuan hanya dua frasa: Berbaris Sendiri – Sendiri, Berdemonstrasi Bersama! dan Kebebasan Mengkritik, Kesatuan Tindakan!”

Kelompok Etno-Nasionalis dalam United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) anti kritik, birokrat konservatif, dan menunjukan watak otoritarianisme demi menjaga eksistensi kekuasaan. Sifat – sifat ini bertantangan dengan prinsip – prinsip taktik front persatuan revolusioner di dunia mana pun, dan yang hanya bisa mempraktikan itu kaum ultra kolonialisme demi menjaga eksistensi penjajahan. 

Dalam analisa Marxis perjuangan rakyat Papua terus berdialektika, baik menunjukkan kualitas perjuangan, kemudian berkontradiksi membentuk kuantitas, lalu membentuk kualitas gerakan yang baru, dan terus bernegasi hingga tahun ini,  dengan bukti kita bisa lihat bahwa banyak gerakan revolusioner progresif muncul di Papua. 

Tiga  faksi dalam front persatuan ULMWP dan organisasi progresif di luar dari ULMWP terjadi kontradiksi perspektif politik dan ideology, misalnya pandangan kawan-kawan gerakan progresif mengangap bahwa seharusnya  mencari format Front persatuan yang tepat, untuk membangun kekuatan perlawanan bersama dengan melihat kondisi rakyat yang lagi hancur – hancuran.  Front persatuan ULMWP harus mengunakan banyak strategi dan taktik perlawanan, dan bahkan  satu kali 24 jam terus berubah demi mencapai kemenangan. 

Sudah menjadi rahasia umum lagi bawah perpecahan dalam tubuh Front persatuan ULMWP dari tahun 2017 hingga sekarang 2025 bukan karena persoalan yang ideologis, melainkan ambisi Individu dan ambisi kepemimpinan faksional. Jika kita belajar tentang revolusi Bolshevik di rusia, maka kita akan memahami perpecahan yang terjadi antara partai  Bolshevik yang di pimpin oleh Lenin dan  Partai Menshevik di Rusia bukan karena persoalan ambisi kekuasaan struktur dll, akan tetapi karena persoalan ideology. 

Kritik Partai Bolshevik yang di pimpin oleh Lenin terhadap Partai Menshevik terlebih pada pandangan strategi-taktik (stratak), medote dan pola perjuanganya. “Partai Bolshevik menuduh Menshevik tidak memiliki strategi yang jelas dan ambisius dalam melakukan revolusi. Mereka percaya bahwa revolusi hanya bisa berhasil melalui aliansi dengan kaum tani dan tindakan yang lebih radikal. Menshevik di sisi lain, lebih memilih untuk bekerja sama dengan partai – partai borjuis dalam sebuah aliansi yang lebih luas. 

Tetapi partai Bolshevik memiliki keyakinan bahwa proletariat adalah kekuatan revolusioner utama dan harus mengambil alih kekuasaan melalui sobiet – soviet mereka. Bolshevik percaya bahwa revolusi harus di ikuti dengan pembentukan negara sosialis yang kuat dan terpusat. Mereka menentang gagasan – gagasan Menshevik tentang negara liberal yang lebih lemah dan birokratis, elitis, dan oportunis.”

Kita kalau lihat lagi kritik Partai Komunis Tiongkok yang di Pimpin oleh Mao Zedong terhadap partai Liberal Kuomintang karena perbedaan pandangan ideologis memicu perang saudara. Mereka memiliki satu musuh yaitu imperialism jepang yang menguasai wailayah tiongkok, tetapi dalam perjuangan mengusir imperialism asing dengan pandangan ideologis yang berbedah. Setelah partai komunis Tiongkok dan Kuomintang mengusir imperialisme Asing /Jepang, perang saudara masih berlanjut karena pemerintahan pada waktu itu yang di pimpin oleh kelompok liberal Kuomintang, pada akhirnya perang saudara itu di menangkan oleh Partai Komunis Tiongkok yang di pimpin langsung Mao Tse Zedong mendirikan  Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada 1 Oktober 1949.

C. Rumusan Masalah

1. Ambisi kepemimpinan Individu dan Ambisi faksional dalam taktik front Persatuan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP)

2. Konstitusi yang birokratis dalam Front Persatuan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP)

3. United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), menghancurkan gerakan perlawanan bersenjata 

4. ULMWP memberikan legitimasi konflik antara sesama organisasi perjuangan sipil maupun militer TPNPB. 

5. ULMWP ambigu dengan situasi penindasan di Papua.

6. Tidak ada ruang pendidikan revolusioner dalam taktik Front Persatuan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP).

D. Tujuan Tulisan 

1. Kepada 3 faksi dalam ULMWP agar merubah bentuk struktur, system, dan mekanisme pengambilan keputusan yang selalu tidak demokratis

2. ULMWP menjadi front persatuan yang demokratis, kolektif, dan membudayakan kritik outokritik sebagai hukum perjuangan revolusioner.

3. ULMWP menjadi front persatuan revolusioner yang menerima perbedaan  perspektif tanpa ada pembungkaman kekebasan menyampaikan sumbangsi pemikiran revolusioner.  

4. Membuka ruang pendidikan politik revolusioner demi membangun perspektif marxisme atau sosialisme di Papua. 

5. Front persatuan ULMWP harus di pimpin oleh kaum yang memiliki perspektif revolusioner marxis.

6. ULMWP menjadi front persatuan kolektif dari seluruh organisasi perjuangan yang memperjuangkan hak menentukan nasip sendiri (HMNS). 

7. ULMWP menjadi wada koordinatif dari seluruh komponen gerakan perjuangan pembebasan nasional Papua barat. 

BAGIAN II

PEMBAHASAN

1. Awal munculnya ULMWP dengan satu visi yaitu, bersatu dalam front untuk menyerang musuh secara bersama. Namun ambisi Individu dan ambisi kepemimpinan faksional dalam Front Persatuan ULMWP menghancurkan bergerak bersama melawan segala bentuk penindasan yang di langgengkan oleh kolonialisme, kapitalisme monopoli, dan imperialisme asing. Kelompok faksional  yang menamakan diri pendiri ULMWP juga tidak tunduk pada keputusan – keputusan kolektif bersama demi memajukan perjuangan. Tetapi 3 faksi inilah yang  menjadi actor kehancuran persatuan  nasional karena ambisi kekuasaan politik tanpa memikirkan strategi dan taktik perlawanan secara bersama. 

2. Konstitusi yang prematus dalam Front Persatuan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), mempersulit langkah gerakan perlawanan rakyat karena aturan front persatuan, pembangunan struktur,system, dan mekanisme yang birokratis atau semi pemerintahan. Hal ini membuat kepemimpinan dalam front persatuan ULMWP terlihat otoritarianisme, elitis, anti kritik, dan tidak bergigi untuk menyerang musuh bersama rakyat. Dalam kondisi hak masyarakat adat  lagi di rampok, darurat militerisme, krisis lingkungan, marginalisasi, dan eksploitasi yang lagi massif ini harus ada kepeloporan dari front persatuan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), tetapi faktanya front persatuan tunduk ikut serta  menikmati penindasan yang di lenggengkan oleh kolonialisme Indonesia.

3. ULMWP menghancurkan gerakan perlawanan bersenjata yang di lakukan oleh TPNPB  karena kepentingan kekuasaan  faksional, perlawanan bersenjata saling klaim antara PNWP/NGR, NRFPB, dan WPNCL.  Ambisi  3 faksi ini membuat perlawanan bersenjata menggalami demoralisasi sangat luar biasa, dan mengambil komando perlawanan  bersenjata tidak terstruktur, sistematik, dan massif. Seharusnya 3 faksi dalam United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) tidak interfensi gerakan perlawanan TPNPB, dan sudah pasti mereka tunduk di bawah satu komando perlawanan demi mengakhiri penderitaan rakyat. Tetapi mereka mengambil komando perlawanan bersenjata masing – masing karena faktor interfensi gerakan sipil yang saling mengklaim demi kepentingan faksional dalam United Liberation Movement For West Papua (ULMWP).

4. ULMWP memberikan legitimasi konflik dan tidak mampu menyelesaikan konflik antara sesama organisasi perjuangan sipil maupun militer TPNPB karena ada beberapa persoalan pokok yang belum pernah terselesaikan dengan baik yaitu sebagai berikut:

 Organisasi revolusioner progresif  menolak  bentuk struktur ULMWP yang birokratis, elitis, dan semi pemerintahan yang membuat perlawanan kaku. Tetapi setiap tawaran konsep, ide, gagasan dan pemikira organisasi revolusioner progresif tidak di terima oleh 3 faksi dalam United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), hal ini menunjukan watak otoritarianisme konservatif kaum nasionalis yang memegang kendali kekuasaan dalam front persatuan. 

 Konflik antara TPNPB ini telah terjadi dari tahun 1971 hingga saat ini 2025, namun  United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) tidak mampu menyelesaikan. Tetapi faktanya menujukan 3  faksi dalam United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) yang menjadi actor dibalik perpecahan kelompok bersenjata di rimba raya Papua.  Konflik antara KOMNAS TPNPB/ OPM vs WPA, MAKODAM TPNPB/OPM vs  KOMNAS TPNPB, KOMNAS TPNPB/OPM vs TRWP, dan TNPB vs TPNPB. 

Perpecahan lintas militer Papua Barat  membuat kawan – kawan anggota KNPB melakukan  pennyerangan membabi buta  terhadap beberapa anggota organisasi di Expo kantor Dewan Adat Papua (DAP), pada 30 April 2023 saat persiapan aksi 1 Mei 2023 yang mengkoordinir oleh kawan (Jefry Wenda) kepala biro departemen politik ULMWP. 

 Ada juga konflik lintas gerakan sipil sangat massif tetapi tidak ada jalan keluar untuk mennyelesaikan setiap polemic yang berkembang, dan ULMWP menunjukan sikap ambigu dengan kondisi internal gerakan perjuangan. Kekawatirannya hal ini menjadi potensi konflik di suatu kelak, ketika ada problem baru muncul di internal gerakan perjuangan pembebasan nasional Papua Barat. 

5. United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) ambigu dengan situasi penindasan, eksploitasi, perampokan, marginalisasi, seksisme, dan rasisme terhadap rakyat Papua. Rakyat Papua menikmati penindasan dari sejak 60-an sampai sekarang 2025, dalam dialektika penindasan yang panjang itu melahirkan front persatuan rakyat yang namanya,  United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) tetapi front persatuan ini bukan lagi menjadi pedang perjuangan yang mampu memutuskan mata rantai penindasan. 

Dan kami katakan ULMWP sekarang ini kumpulan kaum nasionalis  konservatif yang tidak memiliki gigi  karena tidak punya sikap politik dan ideology yang jelas untuk menentang segala bentuk penindasan yang di langgengkan oleh  penjajah di tanah Papua. Dalam kondisi rakyat Papua menerima penindasan yang berlipat ganda, United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) sebagai front persatuan organisasi seharusnya memimpin perlawanan bersama rakyat. Artinya memberikan keyakinan dan membangun kepercayaan kepada rakyat Papua bahwa ada harapan di balik perjuangan pembebasan nasional Papua barat.

6. Tidak ada ruang pendidikan revolusioner dalam United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) ini satu problem serius yang menentukan watak front persatuan yang liberal, nasionalis, elitis,  birokratis, dan semi pemerintahan yang konservatif. Pendidikan politik (DIKPOL) yang mampu membentuk watak perjuangan revolusioner, dan menganalisis klas tertindas dalam rangkah menjawab perjuangan pembebasan nasional Papua barat.

Pesan Moral Kaum Revolusioner Dunia Tentang Pentingnya Pendidikan Revolusioner. 

• Kutipan Lenin “Tak ada gerakan revolusioner tanpa teori revolusi. Menyadari perlunya pendidikan jangka panjang, mengajar tema – tema sosialisme dan kesadaran politik kepada masyarakat untuk membangun masyarakat sosialis.”

• Kutipan Karl Marx “Ketidaktahuan tak akan pernah menolong siapapun.”

• Kutipan Paulo Freire filsuf Brazil “Pendidikan harus membebaskan manusia dari struktur sosial yang menindas.”  

• Kutipan Antonio Gramsci seorang pemikir Marxis Italia “Intelektual Organik. Intelektual memainkan peran penting dalam membangun hegemoni, yaitu dominasi ideologis kultur dari suatu kelas sosial. Mereka membangun menyebarkan ide – ide yang mendukung kepentingan kelas mereka dan mengerakan perubahan sosial.”

BAGIAN III

PENUTUP 

REKOMENDASI 

1. Apabilah United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) memiliki keingginan  untuk merangkul seluruh komponen perjuangan pembebasan nasional Papua barat, segera menggugurkan By Law  Tryas Politica 2017 – 2023 kemarin,  dan kembalikan ke wadah koordinatif. 

2. Kelompok PNWP/NGR, NRFPB, dan WPNCL yang menamakan diri sebagai pendiri  United Liberation Movement For West Papua (ULMWP),  agar segera hentikan klaim perlawanan bersenjata karena perpecahan terjadi dalam tubuh TPNPB di sebabkan oleh  klaim antara 3 faksi dalam ULMWP itu sendiri. 

3. Front persatuan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) agar  segera menyelesaikan konflik lintas TPNPB dan gerakan sipil, sebelum menuju ke  kongres 2028. 

4. Dalam kondisi rakyat mengalami kejahatan luar biasa seperti ini, United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) harus memiliki sikap politik dan ileology yang jelas dan tepat.  

5. Front persatuan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) agar segera hentikan mempraktikan sikap anti kritik, tidak demokratis, dan kolektif. 

Penulis adalah Aktivis Masyarakat Adat Independen Papua (MAI-P)

Daftar Pustaka

• Artikel Doug Lorimer Volume 5 – 6 di terbitkan pada 1995 tentang Aksi Massa, Aliansi dan Taktik Front Persatuan.